KPK tidak akan terpengaruh dengan isu apapun dalam proses penegakan hukum. 

Pernyataan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang itu terlalu mengada-ada dan tidak berdasar.

Kasus proyek Wisma Atlet di Hambalang dinilai menjadi penyebab runtuhnya elektabilitas Partai Demokrat.

Pertama, tidak ada hal-hal baru yang diajukan JPU maupun Roni Wijaya.

Mahkamah Agung (MA) memastikan telah memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK).

Hukuman Anas dipotong menjadi 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M Nazaruddin seharusnya bebas murni dari Lapas Sukamiskin, Bandung.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Andi Zulkarnain Mallarangeng.