KPI

Agung mengakui memang belum ada regulasi komprehensif yang mengatur media baru.

Terkait dengan literasi, edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat di Papua barat itu dapat memilih atau memilah tontonan di televisi.

Dengan demikian masyarakat tidak perlu tersesat dalam belantara informasi.

Kehadiran era digital yang mengepung masyarakat dengan informasi yang melimpah baik dari media konvensional seperti televisi.

Hardly Stefano Pariela menyoroti belum adanya regulasi yang baik terkait konten di media-media baru.

Jadi memang sebaiknya fokuskan kepada Revisi UU Penyiaran.

Tidak jadi disahkan karena forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk penetapan peraturan KPI itu ada di Rakornas.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari minta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),