KPU RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan hingga saat ini masih menunggu kebijakan dari pembentuk undang-undang terkait rencana revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Meski pembahasan beleid tersebut belum dimulai, KPU memilih fokus melakukan perbaikan pada aspek manajerial teknis penyelenggaraan pemilu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menekankan pentingnya partai politik melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai persiapan menghadapi pemilu mendatang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), perkara Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026) dengan pengadu Bonatua Silalahi melawan teradu Komisioner KPU RI.

Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi berencana mengunggah salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisir dan tanpa sensor ke media sosialnya. Dokumen tersebut ia peroleh langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

KPU membantah tudingan Pakar Telematika Roy Suryo yang menyatakan lembaga pemilu telah menyelundupkan aturan untuk meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan permohonan maaf, usai mengeluarkan keputusan yang sempat merahasiakan dokumen persyaratan Capres-Cawapres. Aturan tersebut kini telah resmi dibatalkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menampik akun media sosial X-nya terkena serangan siber atau diretas.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja memprotes keras Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tidak membatasi nominal door prize saat masa kampanye.