Kumpulan Berita

Luhut Binsar Pandjaitan


Hot Issue
14 October 2025

Purbaya Tolak Danai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

Purbaya Yudhi Sadewa menolak mendanai pembangunan family office usulan Luhut Binsar Pandjaitan di Bali pakai APBN.

Hot Issue
13 October 2025

Purbaya Ogah Keluarkan Duit APBN untuk Family Office Usulan Luhut

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek pembangunan family office.

Nasional
5 October 2025

Prabowo Bertemu Jokowi, Luhut: Bagus, Pemimpin Guyub

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, ikut menanggapi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025 sore.

Hot Issue
3 October 2025

Seluruh Anggaran Dipastikan Terserap, Luhut Minta Purbaya Tak Tarik Dana MBG

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan seluruh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal terserap dengan baik.

Hot Issue
14 September 2025

7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut

Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI).

Hot Issue
27 August 2025

Pemerintah Data Ulang Penerima Bansos Pakai Face Recognition hingga Biometrik, Uji Coba September 2025

Pemerintah tengah menyiapkan sistem baru pendataan penerima bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital.

Hot Issue
20 August 2025

Luhut Sebut Banyak Izin UMKM di Bali Diberikan untuk Perusahaan Asing

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan banyak pelanggaran yang ditemukan berkaitan pemberian izin usaha di Bali. Salah satunya izin usaha UMKM yang justru diberikan untuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Hot Issue
29 July 2025

Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pembahasan mengenai ijazah tidak relevan dan tidak sepatutnya menjadi fokus dalam diskursus kebangsaan.