Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) melantik 11 Hakim Agung dan tiga Hakim Ad Hoc di lingkungan Mahkamah Agung, Rabu (2/9/2026). Pelantikan digelar di Ruang Prof. Koesoemah Atmadja, Tower MA RI, Jakarta.

Hal ini untuk mencegah penanganan perkara pidana yang berlarut-larut serta menutup celah pembangkangan prosedur di pengadilan.

Ketua Mahkamah Agung, Sunarto menjelaskan, dengan diterbitkannya SEMA 4/2026, MA secara resmi mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SEMA 8/2011.

Komisi Yudisial (KY) melayangkan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung (MA) buntut salah rilis data terkait adanya ratusan hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Sebanyak 23 calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung (MA) dinyatakan lolos seleksi kesehatan dan kepribadian. Penetapan kelulusan para calon hakim tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial (KY) di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Munarman, Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding untuk pelaporan hakim PN Jakarta Pusat ke KY dan MA, meminta Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengawasi jalannya sidang banding sengketa jual beli Negotiable Certificate of Deposit (NCD) antara MNC Asia dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 220 calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc Mahkamah Agung (MA) lulus seleksi administrasi. Pengumuman itu disampaikan usai pimpinan KY menggelar rapat pleno untuk menetapkan kelulusan para peserta pada Senin 20 April 2026.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menegaskan menolak gugatan BYD untuk seluruhnya.