Maruarar Sirait

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.

Maruarar Sirait (Ara) memaparkan potensi efek domino (multiplier effect) yang luas dari program gentengisasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Maruarar memastikan implementasi proyek program rusun bersubsidi di Meikarta, Cikarang bakal berlandaskan tata kelola yang transparan.

Maruarar menegaskan capaian perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat,

Presiden Prabowo Subianto rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kediaman pribadinya di Hambalang pada Kamis (29/1/2026).

Prabowo Subianto hadir dalam akad massal KPR FLPP. Artikel ini membahas realisasi janji Prabowo terkait rumah subsidi, menyoroti apresiasi, target yang terlampaui, dan tanda-tanda perubahan dalam pemerintahan. (174 karakter)

Kementerian PUPR mendapatkan anggaran Rp10,89 triliun untuk 2026, dengan prioritas pada program BSPS. Target renovasi 160 ribu rumah tidak layak huni di perdesaan dan pembangunan rusun serta PSU juga menjadi fokus utama. Anggaran BSPS meningkat signifikan menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit.