Mendagri Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, mengaku telah melaporkan fenomena maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dalam upacara kelulusan Pamong Praja Muda IPDN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pihaknya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun langsung ke sejumlah daerah. Langkah ini sebagai respons atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan menyeret sejumlah kepala daerah.

Purbaya menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya TKD.

Tito menilai pemerintah memiliki keterbatasan karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Pemerintah juga menyiapkan pendampingan secara daring selama dua bulan agar ilmu yang diperoleh para kepala desa benar-benar diterapkan di wilayah masing-masing.

Usulan ini diajukan sebagai upaya mencegah kepala daerah melakukan korupsi.

BNPP memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

Tito mengatakan bahwa Indonesia diuntungkan dari letak desa-desa tersebut.