Kumpulan Berita
Pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan melakukan keputusan.
Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu “front liner” penanganan Covid -19 di daerah.
Mendagri mengungkap koordinasi antara OPD dan pemangku kepentingan lain di daerah belum maksimal dalam menangani masalah stunting.
Mendagri mengungkap anggaran penanganan stunting di beberapa daerah masih rendah, termasuk DKI Jakarta hanya Rp0,25 miliar.
Tito Karnavian meminta agar ada alokasi APBD untuk mengantisipasi keadaan darurat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dalam penanganan Covid-19 ini dibutuhan upaya extra ordinary atau luar biasa.
Tidak hanya masyarakat, pemerintah daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat juga terancam sanksi pidana.