Menko Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN berpotensi mendorong ekonomi digital Indonesia hingga US$600 miliar atau setara Rp10,64 kuadriliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan transaksi video commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan hampir 90 persen hingga mencapai 2,6 miliar transaksi. Menurutnya, tren tersebut menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi digital Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tergolong rapuh (fragile) akibat tekanan sektor industri dan defisit perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai baik keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,75 persen. Keputusan bank sentral ini sejalan atas hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 21-22 Juli 2026.

Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk memperluas akses pasar internasional sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing nasional dan mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Belarusia berencana meningkatkan impor berbagai komoditas unggulan Indonesia, mulai dari biji kakao, minyak sawit (CPO), karet, produk farmasi, makanan laut, hingga kopi Jawa. Hal ini seperti diungkap Wakil Perdana Menteri Republik Belarusia, Viktor Karankevich.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026. Hal ini untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus kebijakan dari pusat tanpa adanya lompatan performa dari pemerintah daerah.