Menko Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai baik keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,75 persen. Keputusan bank sentral ini sejalan atas hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 21-22 Juli 2026.

Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk memperluas akses pasar internasional sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing nasional dan mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Belarusia berencana meningkatkan impor berbagai komoditas unggulan Indonesia, mulai dari biji kakao, minyak sawit (CPO), karet, produk farmasi, makanan laut, hingga kopi Jawa. Hal ini seperti diungkap Wakil Perdana Menteri Republik Belarusia, Viktor Karankevich.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026. Hal ini untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus kebijakan dari pusat tanpa adanya lompatan performa dari pemerintah daerah.

Pemerintah telah mengendus adanya selisih (gap) pencatatan data perdagangan yang cukup fantastis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang utama dunia. Nilai perbedaan komparasi data ekspor-impor tersebut ditaksir menembus angka puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Belarus Alexander Turchin di Minsk, Belarus Jumat (15/5/2026). Pertemuan tersebut dilaksanakan di sela-sela Rangkaian Pertemuan Ke-8 Sidang Komisi Bersama (SKB) RI??"Belarus serta menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan ekonomi strategis kedua negara.

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik.