Menko Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik rencana pemerintah memberikan rekening bank beserta saldo awal Rp50 ribu secara otomatis bagi warga yang memasuki usia 17 tahun. Kebijakan ini merupakan turunan dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan seluruh warga negara memiliki rekening perbankan.

Pemerintah berkomitmen memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional dengan menyiapkan penyediaan rekening bank bagi masyarakat serta mengintegrasikannya ke dalam sistem pembayaran digital QRIS. Langkah ini diambil guna memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem keuangan formal secara merata.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN berpotensi mendorong ekonomi digital Indonesia hingga US$600 miliar atau setara Rp10,64 kuadriliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tergolong rapuh (fragile) akibat tekanan sektor industri dan defisit perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan UK Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris yang terus menunjukkan perkembangan positif serta menjajaki langkah-langkah strategis dalam memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi yang menjadi kepentingan bersama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai baik keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,75 persen. Keputusan bank sentral ini sejalan atas hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 21-22 Juli 2026.

Pemerintah Belarusia berencana meningkatkan impor berbagai komoditas unggulan Indonesia, mulai dari biji kakao, minyak sawit (CPO), karet, produk farmasi, makanan laut, hingga kopi Jawa. Hal ini seperti diungkap Wakil Perdana Menteri Republik Belarusia, Viktor Karankevich.

Badan Anggaran (Banggar) DPR resmi menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan untuk tujuh Kementerian Koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Dari keputusan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamankan total alokasi anggaran sebesar Rp664 miliar.