Kumpulan Berita

Mensos.


Nasional
27 April 2026

Mensos Cek Sekolah Rakyat di Lampung, Targetkan Beroperasi Juni 2026

Setelah hampir mencapai 16 ribu siswa pada tahun lalu, jumlah peserta didik ditargetkan bertambah lebih dari 30 ribu siswa pada 2026.

Hot Issue
26 April 2026

4 Pendamping PKH yang Selewengkan Bansos Dipecat!

Mensos menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bansos.

Hot Issue
26 April 2026

Validasi Data Penerima Bansos Libatkan RT-RW hingga Mensos Tegaskan Tak Dipotong

Validasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Mensos menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran.

Hot Issue
17 April 2026

11 Juta Peserta PBI Dialihkan, Mensos: Negara Tertibkan Data agar Bantuan ke yang Lebih Berhak

Gus Ipul mengatakan, kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bukanlah bentuk pengurangan perlindungan negara.

Hot Issue
16 April 2026

Cara Cek Penerima BPJS PBI JK 2026 Secara Online 

Cara cek penerima BPJS PBI JK 2026 secara online. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa lebih dari 106 ribu penderita penyakit kronis telah direaktivasi sebagai penerima manfaat Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Nasional
8 April 2026

Mensos Pakai Mobil Listrik ke Istana, Hasil Undian Tak Diambil Masyarakat

Gus Ipul menjelaskan, mobil listrik yang digunakan ini merupakan operasional Sekolah Rakyat, dari hasil undian yang tidak diambil masyarakat.

Nasional
Senin 16 Februari 2026 22:35 WIB

Mensos: 40 Ribu Peserta BPJS PBI Sudah Ajukan Reaktivasi

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut lebih dari 40 ribu peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), telah mengajukan reaktivasi setelah sebelumnya dinonaktifkan kepesertaannya.

Nasional
Sabtu 14 Februari 2026 12:17 WIB

Viral Pernyataan Wali Kota Denpasar soal Penonaktifan PBI BPJS, Mensos: Menyesatkan dan Hoax!

Mensos menegaskan, pernyataan wali kota tersebut menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks, terutama karena dikaitkan dengan ?? perintah Presiden”.