Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Rifqi mengusulkan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Komisi II DPR RI mengkritik langkah KPU yang menetapkan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.

Usulan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, soal gubernur dipilih pusat berpotensi merendahkan konstitusi.