Muktamar Ppp

Sejumlah fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), untuk menghadiri sidang gugatan terkait keabsahan Muktamar X PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna mematangkan struktur kepengurusan pasca-muktamar.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap proses islah atau rekonsiliasi dirinya dengan kubu Agus Suparmanto sampai akhirnya sepakat untuk bersatu dalam kepengurusan yang sama.

Muhammad Mardiono resmi menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP periode 2025-2030.

Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan untuk berdamai atau islah antara kubu Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan memberikan saran dan solusi atas konflik internal PPP yang saat ini memanas.

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja berakhir memunculkan dualisme kepemimpinan.