Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2025-2026 yang digelar pada Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, pengabaian pembentukan regulasi sebagai dasar delegasi kewenangan dapat menciptakan ketidakpastian hukum.