Supratman mengatakan, DPR juga akan menggelar uji publik terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

KSPI menolak jika Omnibus Law Cipta Kerja dibahas saat situasi Tanah Air sedang dilanda wabah virus corona (Covid-19).

urgensi pembahasan Omnibus Law untuk kondisi saat ini dinilai tidak ada sama sekali.

“Regulasi ini dapat didayagunakan karena visi dan misi dalam kerangka rekodifikasi, reevaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan hukum.”

Pertemuan tersebut juga menyinggung soal proses dari Pilkada 2020.

Demo RUU Cipta Kerja yang masuk dalam program omnibus law karena dinilai tak berpihak ke rakyat

Airlangga Hartarto memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad).

Melalui omnibus law diharapkan koperasi dan UMKM akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi