Kumpulan Berita

Opini Okezone.


Nasional
6 January 2026

Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah

Bencana bukan hanya krisis alam, tetapi juga krisis komunikasi dan kepemimpinan.

Nasional
28 December 2025

Dari Bencana Sumatera ke Koreksi Struktur Penguasaan Tanah

Dalam sejarah kebijakan publik, krisis justru menjadi jendela kebijakan (policy window) untuk malakukan koreksi struktural.

Nasional
26 December 2025

Ketika Drama Selingkuh Kuasai Linimasa, Bencana Sumatera Kehilangan Suara

linimasa publik Indonesia makin riuh, bukan dengan prestasi dan kabar gembira, tapi dengan bencana dan skandal. Selain bencana banjir di Sumatera, saat ini siapa yang tidak tahu kalau saat ini politisi Ridwan Kamil tengah menghadapi perceraian akibat skandal perselingkuhannya?

Nasional
18 December 2025
Nasional
14 December 2025

Instruksi "Viralkan Bencana" Memperkeruh Suasana

Fenomena pejabat publik yang meminta masyarakat untuk memviralkan bencana kembali memicu perdebatan. Instruksi semacam ini hampir selalu muncul setiap kali terjadi banjir, longsor, atau gempa.

Hot Issue
3 December 2025

Bangun Fondasi Ekonomi Kreatif, Pacu Lompatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ekonomi kreatif seperti cerita Kang Gian, kini menjadi jantung dari ekonomi berbasis pengetahuan yang tengah diupayakan.

Megapolitan
12 November 2025

Mengelola Hubungan Kerja di Sektor Domestik

Minimnya lapangan kerja dan situasi ekonomi yang sedang lesu pun membuat pekerjaan di sektor informal seperti ART menjadi pilihan. Terutama bagi mereka yang minim keterampilan, atau latar belakang pendidikan yang kurang mumpuni.

News
25 October 2025

Mengimajinasikan Indonesia

SISTEM demokrasi yang telah kita sepakati menjadi kendaraan menuju kesejahteraan, sebagaimana cita-cita kemerdekaan, ternyata masih jauh dari harapan.

Nasional
31 July 2025

Konstitusionalitas UU TNI: Menyelami Internal Morality dalam Aspek Prosedural dan Substantif Pembentukan UU TNI

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang kini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 kembali menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan institusi pertahanan nasional.