Kumpulan Berita
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan.
Namun Dody tak memperjelas apakah evaluasi itu termasuk merombak jajaran pejabat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Nasution.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dua kasus dugaan suap terkait proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) senilai Rp231,8 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting (TOP) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalan, Sabtu (28/6/2025).
Tiga orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (27/6/2025).