Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi (tabayyun) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang baru saja ditetapkan. Fatwa tersebut menyoroti masalah pajak yang berulang dan ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama yang menimpa rakyat.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jombang akhirnya sepakat merevisi Perda terkait PBB yang sebelumnya mengalami kenaikan drastis hingga lebih dari 1.000 persen