Palestina

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menjalankan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta tanggung jawab penuh terhadap kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo secara khusus mengundang para mantan menlu dan wamenlu untuk berdiskusi mengenai dinamika global terkini, termasuk pembahasan mengenai Board of Peace.

Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian.

Gus Yahya mewanti-wanti agar langkah Indonesia tidak terjebak dalam arus kepentingan yang justru berisiko merugikan rakyat Palestina.

Sebelum pertemuan konsultasi di Istana Negara pada Selasa (3/2/2026), sejumlah pimpinan MUI secara terbuka menyatakan keberatan atas keanggotaan Indonesia di BoP. Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah potensi forum tersebut menjadi instrumen ?? perdamaian semu” di Gaza: perdamaian yang menghentikan kekerasan tanpa menyentuh akar persoalan,

Sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur dan Jawa Barat menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace dinilai sejalan dengan prinsip bebas politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.

Dia menegaskan, bahwa Peace of Border bukan aliansi militer, bukan dukungan perang, dan bukan pengakuan terhadap pendudukan ilegal.