Papua

Film Pesta Babi menjadi sorotan publik lantaran menuai kontroversi. Di tengah kontroversi itu, muncul anggapan terdapat indikasi kuat ada upaya menunggangi film sebagai medium untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada disintegrasi Papua dari Indonesia.

Komnas HAM menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kogabwilhan III dan Mabes Polri, terkait tragedi penembakan di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026.

Sumber ledakan berasal dari sisa bahan peledak atau munisi yang tertinggal oleh Kelompok separatis bersenjata di wilayah tersebut.

Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, laporan itu dilayangkan Mama Sinta pada Jumat (29/5/2026)

Ia menegaskan keberagaman yang dimiliki Mimika harus menjadi kekuatan bersama dalam membangun daerah. "Di kabupaten Mimika ini warga hidup heterogen baik latar belakang suku, agama dan budaya, sehingga Bupati Mimika sangat ingin menjadikan Mimika sebagai tempat bagi rumah kita semua bagi orang yang ada di Papua, baik orang asli Mimika, orang asli papua, orang asli Amume Kamoro juga masyarakat Mimika yang ada di Timika, yang kerja di Timika, yang juga ingin beradu nasib di Timika, kami juga ingin tempat yang ada di Timika hidup nyaman dan dapat bekerja dengan baik, sama-sama menjaga dan harus saling toleransi di dalamnya," ujarnya.

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang pria berinisial EK (18) yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau. EK diringkus di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT.

Kemunculan film dokumenter Pesta Babi memunculkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda Papua menilai film tersebut tidak menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi Papua saat ini. Mereka menilai film itu lebih banyak menyoroti narasi konflik dibanding perkembangan pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat Papua.