papua.

Oleh karena itu, kata dia, program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh berhenti.

Iwan mengatakan bahwa proyek food estate di Wanam tak terkait dengan Film "Pesta Babi".

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Iskandar Sitompul menjelaskan kemungkinan alasan aparat TNI membubarkan pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi di Ternate. Menurut dia, langkah tersebut diambil untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di wilayah tersebut.

Satgas Koops Habema terus melakukan patroli dan pengamanan di wilayah tersebut untuk mencegah aksi serupa terulang.

Praktisi hukum Agus Widjajanto mengatakan kebebasan berkarya harus diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Hal itu ia sampaikan menyusul polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian perundingan batas wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga.

Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan Papua secara utuh dan tidak hanya dari satu sudut pandang. Polemik terkait film dokumenter Pesta Babi perlu disikapi secara jernih, proporsional, dan tidak emosional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.