Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Jumlah massa yang akan turun aksi Indonesia Gelap akan lebih besar.

Kendati demikian, Dasco menyampaikan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar pelantikan kepala daerah bisa digelar tak lama pascaputusan dismissal MK.

Hal ini untuk memberikan kepastian hukum di daerah serta agar kepala daerah dapat segera bekerja untuk rakyat.

Keputusan ini menyusul adanya pertimbangan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK)

Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan.

Permintaan dilayangkan setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati kepala daerah terpilih di wilayah tak ada sengketa PHPU di MK bisa dilantik serentak pada Kamis, 6 Februari 2025.