Pembatasan pertemuan membuat PUPR kesulitan untuk berdiskusi dengan warga yang lahanya tergusur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menyelesaikan masalah tanah di Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) secara tuntas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat menyelesaian Permasalahan Pertanahan Sumatra Utara (Sumut).

Presiden Joko Widodo meminta untuk menertibkan administrasi tata kelola.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, adanya omnibus law akan lebih mempermudah dan mempercepat pembebasan lahan.

Surya Tjandra menyebut sengketa lahan memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Jumlah masyarakat terdampak konflik agraria selama 2019 sebanyak 109.042 kepala keluarga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, sejauh ini hampir seluruh lahan sudah dibebaskan.