Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih progresif. Tanpa upaya memiskinkan pelaku korupsi, para koruptor maupun calon koruptor tidak akan merasa jera atau takut.

Presiden Prabowo menegaskan negara tidak akan maju jika tidak mampu membersihkan korupsi.

Mensesneg mengaku merasa prihatin melihat data yang telah dirilis tersebut. Pasalnya, pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tengah menggencarkan agenda pemberantasan korupsi.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Salah satu faktor utamanya yakni karena keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan tingkat kepuasan terhadap Presiden memiliki hubungan yang sejalan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama institusi penegak hukum.

Prabowo menegaskan komitmen untuk menegakkan aturan untuk bangsa dan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar hukum untuk membahas implikasi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya terkait sejumlah pasal yang dinilai tidak selaras dengan tugas dan kewenangan KPK.

Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia.