Penerima Bansos

Kementerian Sosial siap berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti ketidaksempurnaan akurasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merekap desil yang memuat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Komdigi tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran pada sejumlah program bantuan sosial PKH dan Sembako.

Masih terdapat anggapan keliru bahwa pendamping PKH atau kepala daerah menjadi pihak yang menentukan penerima bantuan

Alasan 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bansos mulai April 2026. Jumlah ini berdasarkan BPS setelah dilakukan pemutakhiran DTSEN.

Publik hingga hari ini masih dihebohkan dengan banyaknya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak berstatus nonaktif.

Penyaluran bansos ini ditetapkan dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026