Kumpulan Berita

Pengusaha


Hot Issue
19 January 2026

Aktivitas Dunia Usaha Tetap Tumbuh Positif di Kuartal IV-2025 

Perkembangan kapasitas produksi ditopang oleh sejumlah LU, yaitu LU Pengadaan Listrik serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah

Hot Issue
26 December 2025

Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI 2026, Begini Respons Pengusaha

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakan terhadap penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

Hot Issue
25 December 2025

UMP DKI Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Ini Respons Pengusaha 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876. Angka ini naik Rp333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Hot Issue
21 December 2025

Formula UMP 2026 Lebih Tinggi dari Usulan Pengusaha, Industri Padat Karya Terancam

Apindo menilai ketetapan pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan usulan yang telah diajukan oleh pelaku usaha.

Hot Issue
19 December 2025

Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi.

Hot Issue
19 December 2025

Terima 4 Aduan Pengusaha, Purbaya Bakal Gelar Sidang Senin Depan

Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan akan mulai menyidangkan berbagai hambatan investasi yang dilaporkan oleh para pengusaha.

Hot Issue
13 December 2025

Pengusaha Curhat ke Purbaya soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki hingga Tekstil 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama jajaran pengurus Kadin telah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Pertemuan membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi sektor industri, khususnya baja, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil (TPT).

Hot Issue
1 December 2025

Purbaya Pakai Cara Abu Nawas Bereskan Hambatan Investasi di Indonesia

Pemerintah akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang spesifik untuk mengurus hambatan bisnis jika disebabkan oleh para Aparatur Sipil Negara