Penyelenggara Negara

KPK mengungkap masih terdapat 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick Thohir menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk direksi BUMN, tetap harus menjalani proses hukum

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dengan tegas menyebut kondisi ini sebagai kemunduran, bukan sekadar kerapuhan.

Pelanggaran etika kerap terjadi di lembaga hukum.

Jimly Asshiddiqie menilai sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga yang khusus menagani pelanggaran etika, yaitu Mahkamah Etika Nasional.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti kerapuhan etika penyelenggara Negara dalam berbangsa dan bernegara.

Persoalan penurunan etika di kalangan penyelenggara negara tak terlepas dari peran institusi pendidikan.

"Hasil diskusi akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga negara terkait lainnya," imbuhnya.