Perludem

Sejumlah persoalan yang sering berulang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Sejumlah tantangan yang membuat jumlah perempuan tampil dalam Pilkada serentak 2020 angkanya masih kecil. 

"Di UU Pilkada, sanksi diskualifikasi hanya bisa untuk pelanggaran politik uang," ujarnya.

Tidak semua penyelenggara Pemilu bisa mengakses tes swab Covid-19 yang lebih menjamin validitas hasilnya.

Pengawasan ini dianggap penting dalam rangka memastikan tahapan ini benar-benar dilakukan dengan benar dan akurat.

Mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk saling berkoordinasi.

Jika Pilkada 2020 dipaksakan digelar akhir tahun, dikhawatirkan mengancam keselamatan masyarakat.

Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.