Kumpulan Berita
Bernegara itu kan punya aturan. Aturannya adalah aturan hukum.
UU yang saat ini memperkuat KPK dan tetap memposisikan KPK sebagai lembaga superbody karena memang sudah demikian sejak dilahirkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tetap mengambil keputusan untuk mengesahkan Undang-undang (UU) KPK.
Arteria menunjuk-nunjuk lawan debatnya, Emil Salim yang jauh lebih senior dan menyebutnya 'sesat'.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru direvisi.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih sepakat menempuh jalur Legislatif Review, daripada penerbitan Perppu KPK.
Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, bagi pihak yang keberatan dengan Undang-undang KPK.