Pidato Prabowo.

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Paripurna DPR RI menempatkan kebijakan strategis Indonesia dalam konteks dinamika ekonomi global. Prabowo menegaskan pentingnya Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF).

Pidato itu sesungguhnya adalah deklarasi arah baru pembangunan ekonomi Indonesia, menuju negara yang lebih aktif, lebih nasionalistik

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) menjadi sorotan karena dinilai mencatat tonggak baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Untuk pertama kalinya, kepala negara secara langsung menyampaikan pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, yang biasanya disampaikan Menteri Keuangan.

Ajang strategis tahunan ini menjadi momentum penting untuk memetakan arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor

Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI, Bandung, Jawa Barat, hari ini, Sabtu (18/10/2025).

Selain itu, pernyataan Prabowo juga menegaskan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apa pun.

Partai Perindo menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 sebagai momentum penting kebangkitan diplomasi Indonesia di panggung internasional, khususnya dalam memperjuangkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Prabowo menegaskan, PBB didirikan justru untuk menolak logika kekuasaan yang menindas pihak lemah dan memastikan keadilan bagi semua bangsa.