Kumpulan Berita

Pilkada 2024


Nasional
17 April 2025

Lusa, 8 Daerah Bakal Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan bahwa terdapat delapan daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Nasional
12 April 2025

Sembilan Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang, Wamendagri: Jangan Sampai Ada Pengulangan PSU

Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca pelaksanaan PSU ini, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.

Nasional
9 April 2025

Bentrokan Pilkada, 3 Rumah Warga di Kampung Pagaleme Puncak Jaya Dibakar

Yusuf menjelaskan, pembakaran rumah warga yang terjadi pada Minggu 6 April 2025 itu diduga merupakan aksi balasan dari pendukung paslon 02.

Nasional
14 March 2025

Calon Kepala Daerah Baru Sudah Mendaftar untuk Gantikan Kandidat yang Didiskualifikasi MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin menyampaikan bahwa sejumlah Calon Kepala Daerah mulai melakukan pendaftaran di daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang.

Nusantara
8 March 2025

Pilkada Serang, Pengamat: Andika Tumbang Wujud Penolakan Dinasti Politik

Pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna tumbang dalam Pilkada Kabupaten Serang pada 27 November 2024.

Nasional
4 March 2025

Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut beberapa daerah masih belum memiliki kejelasan terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU). Bima menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pendanaan.

Nasional
3 March 2025

KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua

Adapun anggaran pelaksanaan PSU awalnya dibebankan kepada APBD, namun realitanya anggaran tersebut tak mampu membiayai pelaksanaan PSU. Terdapat opsi jika 70 persen biaya PSU disedot dari APBN.

Nasional
3 March 2025

MK Putuskan 24 Wilayah Gelar PSU, KPU: Tidak 100 persen Kesalahan Jajaran Daerah

Ketua KPU RI, Mohammad Afifudin, menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) bukan berarti merupakan kesalahan dari jajaran KPU.