Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 59 peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dalam Pilkada 2024.

Vicky Prasetyo menduga ada politik uang di balik kekalahannya menjadi Bupati Pemalang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku belum menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang di Pilkada Jakarta.

Mereka diduga membagikan uang untuk memengaruhi warga memilih pasangan calon tertentu pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM) sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta tim kampanye pasangan calon kepala daerah tak menggunakan politik uang dalam Pilkada serentak 2024.