Kumpulan Berita

Pramono Anung


Megapolitan
15 September 2025

1.195 Kebakaran Terjadi hingga September 2025, Pramono: 22 % Bisa Ditangani Warga

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa hingga September 2025, telah terjadi 1.195 insiden kebakaran di ibu kota.

Megapolitan
14 September 2025

Wali Kota Jaktim dan Kadis SDA Diminta Serius Tangani Banjir di Bantaran Kali Sunter

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, dan Dinas SDA untuk serius menangani banjir yang kerap melanda bantaran Kali Sunter.

Megapolitan
14 September 2025

Pramono Anung Minta Proyek Galian di TB Simatupang Selesai Akhir Oktober 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta proyek galian di sepanjang Jalan TB Simatupang hingga Lebak Bulus, rampung akhir Oktober 2025.

Megapolitan
12 September 2025

Tarif Parkir Jakarta Dikabarkan Naik Rp30 Ribu per Jam, Begini Penjelasan Lengkap Pramono 

Pramono menekankan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno dan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali hanya membawa soal penggunaan cashless atau non tunai.

Megapolitan
12 September 2025

Gubernur Pramono Pastikan Tidak Ada Lonjakan Kasus Campak di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tidak ada peningkatan kasus campak secara signifikan di Ibu Kota hingga saat ini.

Megapolitan
11 September 2025

Macet Horor Akibat Galian, Pramono Minta Disusun SOP Pelaksanaan Pembangunan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta jajarannya mengedepankan koordinasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Jakarta.

Property
10 September 2025

Menteri Ara Usul Rumah Subsidi di Jakarta, Begini Respons Pramono

Menteri PKP mengusulkan pembangunan rumah subsidi di Jakarta dengan memanfaatkan aset Pemprov DKI. Gubernur Jakarta memberikan respons singkat. Program KUR Perumahan juga disosialisasikan untuk meningkatkan akses perumahan.

Megapolitan
9 September 2025

Gaduh Tunjangan Rumah, Pramono: Keputusan Sepenuhnya Ada di DPRD Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut keputusan revisi besaran tunjangan rumah bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya berada di tangan parlemen.