PKPU 13/2020 perjelas aturan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dapat membubarkan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa.

Menurut Evita, ada beberapa pertimbangan petugas melakukan penutupan terhadap tiga usaha tersebut.

Dia mengimbau agar paslon tidak perlu membawa rombongan yang besar ke Kantor KPU setempat.

Angka ini merupakan pemutakhiran data yang dilakukan Kemendagri pada Rabu 16 September 2020 pukul 16.00 WIB.

Terkait dengan penindakan pelanggaran protokol yang dilakukan oleh peserta pilkada, Bawaslu akan menyerahkan ke kepolisian.

Upaya itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran dan tempat usaha.

Apabila ditemukan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, maka akan langsung diberi sanksi.

Pilkada serentak 2020 harus menjadi momentum dalam menggalakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.