Pupuk Subsidi

Di tengah tekanan sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional, Indonesia justru menunjukkan kinerja yang positif.

Pemerintah memperkuat langkah bersih-bersih mafia pangan, tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan membenahi sistem distribusi pangan dan pupuk dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah.

Kemampuan Presiden dalam membaca situasi global, khususnya terkait potensi krisis pupuk yang mulai menekan banyak negara.

Pelaku Usaha Distribusi (PUD) memegang peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2025

Sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian telah diberhentikan karena terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menempatkan transformasi industri pupuk sebagai agenda strategis nasional.

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi menjawab inefisiensi industri pupuk nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pembelian pupuk subsidi mengalami peningkatan signifikan hingga 20?lam beberapa waktu terakhir. Lonjakan tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kios pupuk Indo Tani 3 di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).