Raja Ampat Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sempat melakukan kajian terkait tambang Nikel di Raja Ampat, Papua. KPK melalui deputi Koordinasi dan Supervisi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto batalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat, Selasa (10/06/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mendesak, pemerintah untuk tidak hanya menghentikan sementara aktivitas tambang di Raja Ampat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah melakukan pengawasan, atas kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat