Raja Juli Antoni

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemanggilan saksi dalam proses penyidikan didasarkan pada kebutuhan pembuktian, bukan persoalan berani atau tidak.

KPK sejatinya juga memanggil empat saksi lain yang diduga mengetahui proses pengembalian uang oleh Raja Juli Antoni.

KPK menyebutkan, pertemuan itu salah satunya membahas alih fungsi hutan. Dimana, terkait pertemuan itu mencuat adanya upaya pemberian amplop dari Bupati Suhardiman ke Raja Juli.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang percepatan perlindungan gajah dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan konservasi satwa liar di Indonesia.

KPK menemukan dugaan penerimaan uang Suhardiman dari para petani anggota koperasi unit desa (KUD) untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah mengaku telah melaporkan penolakan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah akan terus menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas layanan Taman Nasional di Indonesia.

Dikatakannya, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar.