Rapbn 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memperpanjang penundaan batas kewajiban (mandatory spending) belanja pegawai pemda maksimal 30 persen hingga tahun 2027. Kebijakan ini juga berlaku untuk kewajiban alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

Penduduk di Pulau Jawa akan menerima alokasi belanja negara sebesar Rp5,1 juta per orang dari RAPBN 2026.

Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2026, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Target pembangunan juga ditetapkan, seperti penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kenaikan anggaran untuk gaji guru dan dosen menjadi Rp274,7 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat dari rencana awal Rp178,7 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada tunjangan profesi dan gaji pendidik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2026.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru Rp781,86 triliun pada 2026.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk bansos di RAPBN 2026, lebih tinggi dari era Jokowi. Anggaran ini mencakup PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi energi, dan lainnya. Fokus pada peningkatan akurasi data dan sinergi program.