Revisi UU Ketenagakerjaan

Penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dibahas bersama DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, menyebut Omnibus Law lahir karena iklim investasi tidak kondusif.

Hanif Dhakiri memastikan, pemerintah belum memiliki draft terkait revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, arah revisi UU Ketenagakerjaan malah akan menekan kesejahteraan buruh.

Serikat buruh menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai bakal merugikan hak-hak buruh.

Revisi UU Ketenagakerjaan dinilai tidak pro buruh.