Revisi UU Pemasyarakatan

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan akan kembali dibahas DPR.

Setelah melalui lobi-lobi selama 15 menit, DPR dan pemerintah sepakat menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Menurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, ‎revisi UU Pemasyarakatan dapat berimplikasi kepada tidak berlakunya PP 99.

Terserah kalau dia mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mal juga bisa.

KPK, Laode M Syarif mengkritisi revisi terhadap Undang-undang ‎Pemasyarakatan yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah.

Dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah ini turut mendengarkan pandangan sejumlah fraksi di DPR