Revisi UU Pemilu.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan, bahwa revisi UU Pemilu diperlukan untuk lebih menyempurnakan proses

Rapat bersama antara pemerintah dan DPR dipimpin langsung Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas.

Dalam rapimnas itu disepakati Partai Golkar menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Pengurangan presidensial treshold di pemilihan presiden (pilpres) dapat mencegah hal negatif dalam bangsa dan negara

Revisi Undang Undang Pemilu, salah satunya menurunkan presidential threshold atau ambang batas calon presiden (capres)

Istana membantah penolakan revisi UU Pemilu dan Pilkada untuk menyingkirkan Anies.

Seluruh parpol koalisi tolak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. 

Juru Bicara Presiden menyatakan, pemerintah tidak terlibat dalam perdebatan terkait revisi UU Pemilu.