Rapat bersama antara pemerintah dan DPR dipimpin langsung Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas.

Dalam rapimnas itu disepakati Partai Golkar menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Setidaknya ada tiga faktor fundamental kenapa UU itu perlu direvisi.

Revisi Undang Undang Pemilu, salah satunya menurunkan presidential threshold atau ambang batas calon presiden (capres)

Istana membantah penolakan revisi UU Pemilu dan Pilkada untuk menyingkirkan Anies.

Kami ingin tetap ada revisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dengan UU Pilkada Nomor 10/2016, serta berharap juga pada 2022 dan 2023 tetap ada Pilkada

Juru Bicara Presiden menyatakan, pemerintah tidak terlibat dalam perdebatan terkait revisi UU Pemilu. 

PKB memandang upaya revisi UU Pemilu harus mencakup masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.