Kumpulan Berita

Rosan Roeslani.


Hot Issue
12 November 2025

Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara

Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan mantan PM Australia Paul Keating dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia.

Hot Issue
6 November 2025

Kereta Cepat Whoosh Disubsidi Pemerintah? Ini Penjelasan Bos Danantara

Rosan Roeslani buka suara terkait pemerintah buka peluang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh bakal mendapatkan subsidi.

Hot Issue
4 November 2025

Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan progres terkini terkait negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan pihak China. Sejauh ini Rosan bilang negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.

Hot Issue
20 October 2025

Komisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN

Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hot Issue
17 October 2025

Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya

Rosan melaporkan realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp150,6 triliun pada kuartal III-2025. Angka ini meningkat 64,6 persen.

Hot Issue
17 October 2025

Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengumumkan total investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2025 tembus Rp491,4 triliun.

Hot Issue
16 October 2025

CEO Danantara Buka Suara Utang Whoosh Skema APBN Ditolak Purbaya

CEO BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara Rosan Roeslani buka suara pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.

Hot Issue
8 October 2025

RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis

Indonesia dipastikan mendapat tambahan 12% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara cuma-cuma, meningkatkan kepemilikan menjadi 63,2%. Kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) setelah 2041.