Royalti Lagu.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization (WIPO). Langkah strategis ini menjadi upaya Indonesia memperjuangkan keadilan dalam tata kelola royalti digital global.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memperkuat tata kelola royalti musik nasional dengan meluncurkan sistem digital terbaru bernama Inspiration.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji menegaskan komitmen partai berlambang beringin untuk mengawal aspirasi para pencipta lagu.

Keluarga besar ahli waris W.R. Soepratman menegaskan bahwa seluruh hak cipta lagu kebangsaan Indonesia Raya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tanpa syarat.

Adi Adrian menegaskan, tugas utama WAMI adalah untuk memungut pembayaran royalti.

Demi Hargai Musisi, Erick Thohir Koordinasi dengan Menteri Hukum Terkait Hak Cipta.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan, bahwa seluruh acara hiburan rakyat dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI tidak akan dipungut royalti.

Penerapan royalti 2% untuk lagu di acara pernikahan dinilai salah kaprah oleh Backstagers Indonesia. Kebijakan ini dianggap merugikan masyarakat, menghambat industri event, dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Perbandingan dengan negara lain juga dihadirkan.