Rumah Susun

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah agar tidak menunda seluruh anggaran pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan yang saat ini masuk dalam kategori backlog.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp9,913 triliun yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp96,09 triliun.

Simulasi cicilan untuk unit satu kamar tidur dengan harga Rp500 juta dapat dicicil sekitar Rp2,9 juta per bulan.

Kementerian PUPR mendapatkan anggaran Rp10,89 triliun untuk 2026, dengan prioritas pada program BSPS. Target renovasi 160 ribu rumah tidak layak huni di perdesaan dan pembangunan rusun serta PSU juga menjadi fokus utama. Anggaran BSPS meningkat signifikan menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit.

Rumah susun atau rusun subsidi akan mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)