RUU Cipta Kerja tujuan penyusunannya yakni untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha serta iklim berusaha yang lebih kondusif.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, menduga ada miskomunikasi terkait PP bisa ubah UU dalam omnibs law Cipta Kerja.

Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat kesalahan pengentikan di pasal 170.

Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan merasa heran mengapa bisa terjadi kekeliruan pengetikan naskah Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pemerintah mengakui terjadi kesalahan pengetikan pada draf naskah Pasal 170 Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law.

RUU Omnibus Law mengatur upaya penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Draft dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker)

Pemerintah memastikan dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) ini tetap pro terhadap tenaga kerja.