Kumpulan Berita
Penambahan kewenangan polisi dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) patut dipertanyakan.
Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amir Ilyas membacakan rekomendasi hasil workshop terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Prawitra Thalib menyarankan wewenang penyidikan harus dipertegas berada di kepolisian.
Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI pada Selasa (6/12/2022).
Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) resmi disahkan menjadi Undang-undang.
Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) terbaru mengatur tentang tindak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didalamnya.
Rapat paripurna dengan agenda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) akan digelar pada hari Selasa (6/12/2022).