RUU KUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej juga menjelaskan mengenai ketentuan mengenai alat kontrasepsi dan aborsi.

Revisi Undang-Undang (KUHP) segera diterbitkan. Namun, sejumlah pasal masih jadi kontroversi.

Cuitan Partai Demokrat lantas dibalas oleh Mahfud MD lewat akun Twitter-nya, @mohmafudmd.

Padahal, pasal tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) saat dikomandoi Mahfud MD.

Saat menjawab mengenai pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden merupakan delik aduan.

Arsul Sani mengungkapkan para koruptor dapat tetap dijerat sanksi hukuman pidana mati dengan memberlakukan UU sektoral lainnya.

Salah satu bagiannya mengatur tentang hukuman terhadap pelaku perzinaan dan kumpul kebo.