Kumpulan Berita
Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan
Dia menilai bahwa pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak seharusnya diatur di dalam RUU TPKS ini.
Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menyeluruh perlu strategi politik yang tepat.
Sejak 2015, PP Fatayat NU bersama Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS (JMS RUU PKS).
RUU PKS dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.
Baleg DPR RI bersama pemerintah yang diwakilkan Kemenkumham menyepakati mencabut 16 RUU dalam susunan prolegnas prioritas tahun 2020.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan.
Vox Populi, Vox Dei kalimat ini masih menggema di pikiran saya usai melakukan wawancara eksklusif dengan Titi Pudji