Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menyeluruh perlu strategi politik yang tepat.

Pembentukan ini menyusul ditetapkannya RUU itu masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

Sejak 2015, PP Fatayat NU bersama Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS (JMS RUU PKS).

Baleg DPR RI bersama pemerintah yang diwakilkan Kemenkumham menyepakati mencabut 16 RUU dalam susunan prolegnas prioritas tahun 2020.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut usulan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas hal rasional.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan.

Saya meminta pada Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan RUU PKS ini salah satu target yang harus diselesaikan bersama dengan DPR.

RUU PKS menjawab rasa keadilan masyarakat