Sejak 2015, PP Fatayat NU bersama Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS (JMS RUU PKS).

RUU PKS dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

Baleg DPR RI bersama pemerintah yang diwakilkan Kemenkumham menyepakati mencabut 16 RUU dalam susunan prolegnas prioritas tahun 2020.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan.

Vox Populi, Vox Dei kalimat ini masih menggema di pikiran saya usai melakukan wawancara eksklusif dengan Titi Pudji

Saya meminta pada Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan RUU PKS ini salah satu target yang harus diselesaikan bersama dengan DPR.

Pembahasan RUU PKS terhambat dikarenakan adanya gelaran pesta demokrasi.

Publik jangan mudah percaya jika menerima informasi khususnya menyangkut kebijakan politik yang diproses di parlemen.