RUU Polri.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap tugas-tugas yang dilakukan tim reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui pasti substansi RUU Polri. Namun, ia berkata, RUU Polri akan menunggu hasil temuan dari Komisi Reformasi Polri.

Reformasi Polri dinilai perlu dilakukan dengan kontrol kelembagaan dan pembatasan kewenangan mutlak. Hal tersebut dianggap dapat mencegah terjadinya abuse of power dalam sektor pengakan hukum.

Puan Maharani menegaskan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) soal rancangan undang-undang terkait perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan hal itu dikarenakan dengan kewenangan yang ada saat ini, ketiga lembaga itu justru seringkali melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.