Penunjukan itu sebagai upaya Pemprov DKI dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Masyarakat Sumatera Utara menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan penyelesaian konflik tanah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mencatat ada 8.959 kasus sengketa lahan yang didata oleh BPN.

Presiden Jokowi ingin rakyat memiliki kepastian hukum atas tanah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setiap kali dirinya datang ke desa sering didengarnya adalah masalah sengketa tanah.

Kedua perkara itu, disebut paling menonjol diantara berbagai kasus lain yang ditangani.

Sengketa tanah terjadi di mana-mana, hampir disetiap daerah di Indonesia. Hal itu dipicu karena tidak adanya sertifikat tanah.