Sidang Tahunan MPR.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pengadilan adhoc dan amnesti bagi petinggi BUMN yang mengembalikan kekayaan negara. Secara substantif, ia mengatakan pernyataan Presiden Prabowo merupakan semangat untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan wacana pemberian dwi kewarganegaraan bagi talenta tertentu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Pemerintah juga belum menentukan skema maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan apresiasi kepada para Presiden terdahulu berdasarkan kontribusi dan capaian selama memimpin Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat 14 Agustus 2026.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah belum memiliki rencana membentuk pengadilan adhoc untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun terakhir.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Mengenakan baju bodo khas Sulawesi Selatan lengkap dengan pernak-pernik aksesori, Citra Nur Ramadhani (10) tampil berbeda dari kesehariannya. Senyum kecil sesekali mengembang di wajahnya ketika menceritakan pengalaman yang baru saja dilaluinya.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pesan kuat dari pidato itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara melalui kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi pertumbuhan kinerja PT Pegadaian (Persero).